JERAT HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEROYOKAN AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

BOGORVIEW.COM– Sejumlah Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Advokat yaitu: Indra Rusmi, Hema Anggiat Marojahan Simanjuntak. Ika Airini Batubara, Ombun Suryono Sidauruk, Johan Imanuel, Bireven Aruan, Steven Albert, Wendra Puji, Febby F. Valentine, Ricka Kartika Barus, Kemal Hersanti, Ari Wibowo, Muhammad Yusran Lessy, Nikita. K, Abdul Jabbar, Irwan Lalegit, Destiara Talita, Herman, Martha Dinata, Abdul Salam, Firnanda, Asep Dedi, Denny Supari, Afriyati, Berto Harianja, Antoni Silo, Yogi Pajar. S, Gunawan Liman, Endin baik secara bersama-sama maupun sendiri mendesak kepada pihak Kepolisian untuk mengusut tuntas segala Kasus Pengeroyokan yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas terhadap Pengemudi dan/atau penumpang yang berada dalam kendaraan tersebut.

Karena perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang keji yang bertentangan dengan hukum pidana maupun merampas hak asasi manusia para korban yang menderita akibat perbuatan keji tersebut.

(Sebuah Refleksi Atas Kejadian Pengeroyokan Terhadap Seorang Rekan Advokat), nantinya kepada pihak Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Kementerian Perhubungan, Perusahaan angkutan umum/khusus dan online sebagai bentuk advokasi melalui karya ilmiah dengan bertujuan menyampaikan pesan bahwa “HUKUM HARUS DITEGAKKAN SEADIL-ADILNYA MESKIPUN LANGIT RUNTUH”

Menurut Endin, SH, MH, CPL, perwakilan Tim Advokasi kepada redaksi menyampaikan bahwa artikel hukum ini juga bermaksud untuk mendesak pihak kepolisian dalam kasus pengeroyokan akibat kecelakaan lalu lintas serta mengingatkan kepada masyarakat, pengemudi angkutan umum/khusus dan online untuk memberikan keselamatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Bukan malah melakukan pengeroyokan kepada terduga pelaku yang menabrak maupun penumpang di dalamnya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 256, 257, 258 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Karena seringkali yang terjadi di lapangan malah masyarakat atau warga yang berada di lokasi kecelakaan lalu lintas malah bertindak keji dengan melakukan pengeroyokan (170 KUHPidana) dan penganiayaan (351 KUHPidana), sehingga tergolong pidana karena kejahatan.

Ditambahkan oleh rekan Tim Advokasi lainnya, Asep Dedi, SH bahwa oleh karena itu, perlunya beberapa stakeholder terkait untuk melakukan edukasi terhadap penanganan kecelakaan lalu lintas agar tidak menimbulkan suatu perbuatan pidana serta penegakan hukum yang harus ditegakan secara tegas dan seadil-adilnya terhadap pelaku pengeroyokan tersebut.

Karena hal ini/kasus yang menimpa korban pengeroyokan dalam kecelakaan lalu lintas terhadap rekan-rekan Advokat pada tanggal 18 April 2019 menjadi contoh buat masyarakat sehingga tidak terulang lagi kedepan dan perlu diingat perbuatan keji tersebut merupakan Kejahatan Kemanusiaan terhadap Hak Asasi Warga Negara.

Pemerintah sebaiknya mengatur secara spesifik dan detail dalam UU No 22 Tahun 2009 mengenai peran serta masyarakat dalam kecelakaan lalu lintas agar tidak mengedepankan upaya main hakim sendiri terhadap terduga pelaku penabrakan dan/atau penumpang di dalam kendaraan yang menimbulkan kecelakaan itu, termasuk memberikan edukasi seluas-luasnya kepada pengemudi transportasi umum maupun khusus serta tranportasi berbasis online agar turut serta membantu pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah bukan malah ikut-ikutan dalam pengeroyokan. (Siaran Pers)

Sumber : Asep Dedi, SH

Author: Ekhsa

Share This Post On
468 ad

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *